1. Cikal Bakal Lahirnya Kopri
Keputusan bersejarah pada pelaksanaan Kongres II PMII yang diselenggarakan di Murnajati Malang menyatakan organisasi berbasis mahasiswa ini keluar dari partai NU dan berbentuk independen. Deklarasi PMII dalam dokumen historisnya di kenal dengan “Deklarasi Murnajati”.
Independensi ini sifatnya pada ruang gerakan PMII secara keorganisasian karena sisi ideologi ke-Islam-an masih mengekor dengan organisasi induknya (NU). Independensi ini dipicu oleh kondisi sosial politik nasional yang secara otomatis melibatkan partai NU sebagai bagian di dalam pemerintahan dan legislatif membuat PMII baik secara langsung maupun tidak langsung terseret didalamnya. PMII seakan siap dijadikan apa saja sesuai dengan keputusan partai NU; sebagai anak, sebagai mitra maupun sebagai kepanjangan tangan penanaman ideologi parati NU di kalangan mahasiswa.
Tak hanya sifatnya yang strategis, sifat dependen PMII dengan partai NU juga membawa implikasi organisasi yang birokratis. Untuk bisa melakukan kegiatan internal maupun ekternal, PMII harus meminta persetujuan dan tanda tangan dari pimpinan partai NU. Realisasi demikian dirasakan oleh kader PMII sebagai suatu hambatan dan keterbatasan dalam bergerak. Meski harus diakui, selama PMII dependen dengan partai NU lah yang membuck up seluruh kegiatan organisasi.
Ketua umum PB PMII Zamroni pada saat berlangsungnya Kongres Murnajati tersebut di tengah-tengah isu keluarnya PMII dari partai NU mendengar adanya desas-desus aspirasi yang berkembang di kalangan kader puteri. Berbeda dengan kongres sebelumnya, di Murnajati ini kader puteri hadir lebih banyak tiga kali lipat dari sebelumnya. Latar belakang kader yang sebelumnya sudah mengenal PMII dari pengasuh pesantren.
Yang terekam dari kegelisahan kader puteri adalah peran dan posisi mereka di PMII. Bertambahnya jumlah kader perempuan di PMII tak bisa dilepaskan dari PMII.
Dalam usianya yang masih sangat muda, tiga tahun sejak PMII didirikan pada tahun 1960, perkembangan kader perempuan secara kuantitas di propinsi Jawa Timur melesat drastis. Saat berlangsung kongres mereka berkumpul dan mengadakan musyawarah kecil membahas persoalan yang dihadapi. Yang menjadi ganjalan kader perempuan PMII saat itu adalah sebagai berikut:
1)Keberadaan departemen keputerian yang mengakomodir kader perempuan tidak berjalan efektif karena lingkupnya yang sangat sempit. Departemen tak bisa membuat keputusan yang memudahkan kader perempuan menjalin hubungan dengan pihak luar PMII. Seperti misalnya ketua departemen tak bisa mengeluarkan surat dengan kop dan tanda tangan sendiri. Akibatnya kader permpuan PMII tertinggal dari gerbong gerakan perempuan saat itu karena tak bisa menjalin kerjasama. Kurang leluasanya ruang bergerak bagi kader perempuan semakin dalam dilema ketika PMII secara organisasi membatasi aktifis perempuan.
2)Meskipun dari sisi kuantitas kader perempuan jumlahanya lebih banyak dari laki-laki namun setiap kegiatan PMII yang melibatkan kaum perempuan hanya ditempatkan pada posisi yang tidak strategis. Tidak ada keleluasaan untuk menentukan diri, potensi dan bakat apa yang harus dikembangkan oleh masing-masing kader selama di PMII, semuanya seakan sudah ditentukan oleh PMII yang notabene diisi kader laki-laki.
3)Keterlibataban kader perempuan dalam aktifitas publik saat itu selalu berputar dalam lingkaran sebagai peserta dari kegitaan yang dilaksanakan oleh organisasi lain. Dilingkungan partai NU dan Muslimat, kader perempuan sering dipakai untuk penerima tamu, paduan suara, dan peserta karnaval acara hari-hari besar nasional dan keagamaan.
4) Pengaruh eksistensi organisasi di luar PMII yang memilki sayap gerakan perempuan turut andil dalam proses pendidikan kader bangsa. Organisasi sayap dengan leluasa melakukan kegiatan sosial-kemasyarakatan tanpa melanggar aturan bersama yang disepekati dalam organisasi induk. Organisasi sayap ini seperti misalnya Bayangkara (ikatan istri polisi), Persit, Kohati, Gerwani dll.
5) Organisasi sayap berbasis perempuan di era tahun 60-an telah memainkan ideologisasi kepada masyarakat basis yang menjadi konstituennya. Seperti misalnya, Gerwani hadir dengan bangunan ideologi komunis yang disampaikan dalam siu-isu emansipasi perempuan.
Alasan dibentuknya Korps PMII Putri (KOPRI) yang mengemuka saat itu berasal dari kebutuhan kader perempuan PMII untuk memisahkan diri dari induknya, yakni PMII. Mereka tak hanya merasa kurang leluasa dalam melakukan aktivitas gerak perempuan di dalam tubuh PMII, melainkan setting sosial politik yang kian tidak mendukung bagi eksistensi kader perempuan jika masih tetap mengurung diri dalam departemen.
Perjalanan sejarah organisasi yang bernama Korps PMII Putri yang disingkat KOPRI mengalami proses yang panjang dan dinamis. KOPRI berdiri pada kongres III PMII pada tanggal 7-11 Februari 1967 di Malang Jawa Timur dalam bentuk Departemen Keputriandengan berkedudukan di Surabaya Jawa Timur dan lahir bersamaan Mukernas II PMII di Semarang Jawa Tengah pada tanggal 25 September 1976. Musyawarah Nasional pertama Korp PMII Putri pada kongres IV PMII 1970. Kopri mengalami keputusan yang pahit ketika status KOPRI dibubarkan melalui voting beda suara pada kongres VII di Medan.
Merasa pengalaman pahit itu terasa, bahwa kader-kader perempuan PMII pasca konres di Medan mengalami stagnasi yang berkepanjangan dan tidak menentu, oleh sebab itu kader-kader perempuan PMII mengganggap perlu dibentuknya wadah kembali, kongres XIII di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur pada tanggal 16-21 April 2003 sebagai momentum yang tepat untuk memprakarsai adanya wadah. Maka, terbentuklah POKJA perempuan dan kemudian lahirlah kembali KOPRI di Jakarta pada tanggal 29 September 2003 karena semakin tajam semangat kader perempuan PMII maka pada kongres di Bogor tanggal 26-31 Mei tahun 2005 terjadi perbedaan kebutuhan maka terjadi voting atas status KOPRI denga suara terbanyak menyatakan KOPRI adalah Otonom sekaligus memilih ketua umum PB KOPRI secara langsung sehingga terpilih dalam kongres sahabati Ai maryati Shalihah.
a. Sejarah Singkat Kopri
Perjalanan sejarah organisasi yang bernama Korps PMII Putri yang disingkat KOPRI mengalami proses yang panjang dan dinamis. KOPRI berdiri pada kongres III PMII pada tanggal 7-11 Februari 1967 di Malang Jawa Timur dalam bentuk Departemen Keputriandengan berkedudukan di Surabaya Jawa Timur dan lahir bersamaan Mukernas II PMII di Semarang Jawa Tengah pada tanggal 25 September 1976. Musyawarah Nasional pertama Korp PMII Putri pada kongres IV PMII 1970. Kopri mengalami keputusan yang pahit ketika status KOPRI dibubarkan melalui voting beda suara pada kongres VII di Medan.
Kemudian pada periode 1973-1988 KOPRI bubar. Hal ini disebabkan karena selama periode 1970-1973 PP KOPRI tidak pernah mengadakan kegiatan dan dinilai gagal, yang klimaksnya mereka tidak mampu membuat Laporan Pertanggungjawaban pada Kongres V PMII di Ciloto Jawa Barat tahun 1973. Dengan ketua KOPRI saat itu Adibah Hamid. Pada Kongres V ini tidak ada satu orangpun pengurus PP KOPRI yang hadir, sehingga Kongres mengeluarkan Pernyataan Ciloto yang isinya meminta pengurus KOPRI mengadakan Mubes khusus KOPRI dengan limit waktu enam bulan.
KOPRI dibentuk kembali pada Kongres IX PMII di Surabaya tahun 1988 dengan ketua Khofifah, sekretaris Ulha Soraya. Sampai pada Kongres XII PMII di Medan Sumatera Utara tahun 2000, KOPRI bubar kembali. Dengan ketua KOPRI saat itu Luluk Hur Hamidah, sekretaris Wahidah Suaeb. KOPRI dibubarkan berdasarkan hasil voting, yang berbeda hanya satu suara. Merasa pengalaman pahit itu terasa, bahwa kader-kader perempuan PMII pasca Kongres di Medan mengalami stagnasi yang berkepanjangan dan tidak menentu, maka oleh sebab itu kader-kader perempuan PMII menganggap perlu dibentuknya wadah kembali, Kongres XIII di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur pada tanggal 16 – 21 April 2003 sebagai momentum yang tepat untuk memprakarsai adanya wadah, maka terbentuklah POKJA Perempuan dan kemudian lahirlah kembali KOPRI di Jakarta pada tanggal 29 September 2003 dengan ketua KOPRI Winarti dan sekretaris Nina Hunainah pada periode kepengurusan A. Malik Haramain 2003-2005.
Merasa pengalaman pahit itu terasa, bahwa kader-kader perempuan PMII pasca konres di Medan mengalami stagnasi yang berkepanjangan dan tidak menentu, oleh sebab itu kader-kader perempuan PMII mengganggap perlu dibentuknya wadah kembali, kongres XIII di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur pada tanggal 16-21 April 2003 sebagai momentum yang tepat untuk memprakarsai adanya wadah. Maka, terbentuklah POKJA perempuan dan kemudian lahirlah kembali KOPRI di Jakarta pada tanggal 29 September 2003 karena semakin tajam semangat kader perempuan PMII maka pada kongres di Bogor tanggal 26-31 Mei tahun 2005 terjadi perbedaan kebutuhan maka terjadi voting atas status KOPRI denga suara terbanyak menyatakan KOPRI adalah Otonom sekaligus memilih ketua umum PB KOPRI secara langsung sehingga terpilih dalam kongres sahabati Ai maryati Shalihah.
b. Susunan Pengurus PB PMII dan PB Kopri PMII
KETUA PMII DAN KETUA KOPRI
PERIODE 1960-2013
Periode 1960-1961
Hasil Musyawarah Mahasiswa Nahdliyin di Surabaya 14-16 April 1960
Ketua Umum PMII : Mahbub Junaidi
Sekretaris Umum : H. Said Budairi
Departemen Keputrian : Mahmudah Nahrowi
Periode 1961-1963
Kongres I PMII di Tawangmangu Surakarta Jateng Desember 1961
Ketua Umum PMII : Mahbub Junaidi
Sekretaris Umum : H. Said Budairi
Departemen Keputrian : Enny Suhaeni
Periode 1963-1967
Kongres II PMII di Kaliurang Yogyakarta 25-29 Desember 1963
Ketua Umum PMII : Mahbub Junaidi
Sekretaris Umum : Harun Al-Rasyid
Departemen Keputrian : Enny Suhaeni
Periode 1967-1970
Kongres III PMII di Malang Jawa Timur 7-11 Februari 1967
Ketua Umum : M. Zamroni
Sekretaris Umum : Fahmi Ja’far
Departemen Keputrian : Tien Hartini
PP Badan KOPRI :
(Hasil Mukernas II PMII Semarang 25 September 1967)
Ketua Umum : Ismi Maryam BA
Sekretaris Umum : Maryamah BA
Kedudukan : di Jakarta
Catatan : berdasarkan keputusan Mubes I PMII di Leles Garut Jabar 20-27 Januari 1969 KOPRI berpindah kedudukannya di Surabaya Jawa Timur
Periode 1970-1973
Kongres IV PMII di Makasar Ujungpandang 25-30 April 1970
Ketua Umum PMII : M. Zamroni
Sekretaris Umum : Madjidi Syah
Departemen Keputrian : Enny Suhaeni
PP Badan KOPRI
Ketua Umum : Adibah Hamid
Sekretaris Umum : Aminah Asraf BA
Kedudukan : Surabaya Jatim
Periode 1973-1977
Kongres V PMII di Ciloto Jawa Barat 23-28 Desember 1973
Ketua Umum PMII : Abduh Paddare
Sekretaris Jenderal : Ahmad Bagdja
Sekbid Keputrian : Wus’ah Suralaga
Periode 1977-1981
Kongres VI PMII di Wisma Tanah Air Jakarta 8-12 Oktober 1977
Ketua Umum PMII : Ahmad Bagja
Sekretaris Jenderal : Muhyidin Arubusman
Sekbid KOPRI : Fadilah Suralaga
Resuffle : Ida Farida
(Fadilah Suralaga naik sebagai Ketua IV Bidang KOPRI)
Periode 1981-1984
Kongres VII PMII di Pusdiklat Pramuka Cibubur Jakarta 1-5 April 1981
Ketua Umum PMII : Muhyidin Arubusman
Sekretaris Jenderal : H. Tahir Husien
Ketua Bidang KOPRI : Fadilah Suralaga
Sekbid KOPRI : Lilis Nurul Husnaputri
Periode 1985-1988
Kongres VIII PMII di Bandung Jawa Barat 16-20 Mei 1985
Ketua Umum PMII : Surya Darma Ali
Sekretaris Jenderal : M. Isa Muhsin
Ketua IV PMII (Bid KOPRI) : Iis Kholilah
Sekretaris VIII PMII (Bid KOPRI) : Dede Mahmudah
Hasil Resuffle:
Ketua IV PMII (Bid KOPRI) : Iriani Suaidah
Sekretaris VIII PMII (Bid KOPRI) : Hj. Siti Ma’rifah
Periode 1988-1991
Kongres IX PMII di Wisma Haji Surabaya Jawa Timur November 1988
Ketua Umum PMII : M. Iqbal Assegaf
Sekretaris Jenderal : Abd Khalik Ahmad
Ketua KOPRI : Khofifah
Sekretaris Bid KOPRI : Ulha Soraya
(Pada Kongres ke IX di Surabaya ini KOPRI dibentuk kembali)
Periode 1991-1994
Kongres X PMII di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta 21-27 Oktober 1991
Ketua Umum PMII : Ali Masykur Musa
Sekretaris Jenderal : M. Syukur Sabang
Ketua KOPRI : Jauharoh Haddad
Sekretaris KOPRI : Siti Khadijah RM
Catatan: pada Kongres ke X ini awalnya kandidat calon ketua KOPRI ada 3 calon, yaitu: Calon dari Surabaya, Calon dari Yogyakarta dan Calon dari Lampung. Dua calon pertama mengundurkan diri sehingga tinggal satu calon yaitu calon nomor 3 dari Lampung, Jauharoh Haddad.
Periode 1994-1997
Kongres XI PMII di Samarinda Kalimantan Timur 29 Oktober-3 Mopember 1994
Ketua Umum PMII : A. Muhaimin Iskandar
Sekretaris Jenderal : Rusdin M. Noor
Ketua KOPRI : Diana Mutiah
Sekretaris : -
Periode 1997-2000
Kongres XII PMII di Asrama Haji Sukolilo Surabaya Jawa Timur 1997
Ketua Umum PMII : Syaiful Bahri Anshori
Sekretaris Jenderal : Usman Sadiqin
Ketua KOPRI : Lulu’ Nurhamidah
Sekretaris KOPRI : Wahidah Suaeb/Erni Sugiyati
Periode 2000-2003
Kongres XIII PMII di Medan Sumatera Utara 2000
Ketua Umum PMII : Nusron Wahid
Sekretaris Jenderal : Cupli Risman
KOPRI : Bubar
Catatan : KOPRI dibubarkan pada forum Kongres ini melalui voting yang hanya beda 1 suara antara yang setuju dibubarkan dan yang menolak dibubarkan.
Periode 2003-2005
Kongres XIV PMII di Kutai Kertanegara Kalimantan 2003
Ketua Umum PMII : Malik Haramain
Sekretaris Jenderal : Isra D Pramulyo
Ketua KOPRI : Wiwin Winarti
Sekretaris KOPRI : Nina Hunainah
Catatan : KOPRI dibentuk kembali dengan status Semi Otonom, berdasarkan hasil POKJA amanat Kongres XIV PMII 2003. Forum POKJA Perempuan PMII dilaksanakan oleh PB PMII pada tanggal 26-29 September 2003 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.
Periode 2005-2007
Kongres XV PMII di Bogor Jawa Barat 2005
Ketua Umum PMII : Herry Haryanto Azumi
Sekretaris Jenderal : Radli Kaelani
Ketua KOPRI : Ai’ Maryati Sholihah
Sekretaris KOPRI : -
Periode 2007-2010
Kongres XVI di Batam Maret 2008
Ketua Umum PMII : Radli Kaelani
Sekretaris Jenderal : Zaini Sofari
Ketua KOPRI : Eem Marhamah
Sekretaris KOPRI : Suriyanti R.
Periode 2010-2013
Kongres XVII di Banjar Baru Kalsel
Ketua Umum PMII : Adien Jauharudin
Sekretaris Jenderal : Jabidi Ritonga
Ketua KOPRI : Irma Muthoharoh
Sekretaris KOPRI : Herwanita
c. KOPRI Sebagai Asset Pemberdayaan Perempuan
KOPRI harus memandang potensi kekuatan konstituens yang berlakang pendidikan memadai, merupakan potensi yang dapat dioptimalkan perannya dalam gerakan tranformatif. Watak pergerakan yang mengedepankan idealisme merupakan kekuatan potensi bagi KOPRI untuk menjalankan fungsi social control sebagai salah satu preassure group. Dengan kekuatan nilai Islam insklusif dalam bingkai paradigma Ahlu Sunnah wa al-Jamaah menjadi landasan moril dalam beraktivitas. Maka KOPRI sangat potensial untuk melakukan trasfomasi menjadi gerakan yang mendukung perjuangan menuju masyarakat yang berkesetaraan.
Gerakan-gerakan yang muncul kemudian memang memiliki kekuatan human resources yang kemudian menjadi kiblat bagi gerakan perempuan di Indonesia. Kondisi ini membuat KOPRI menjadi silau dan minder sehingga lebih memilih untuk mengembangkan gerakan perempuan melalui wadah-wadah baru tersebut. Akan tetapi KOPRI memiliki peluang yang bisa dimenej menjadi sebuah kekuatan yang sejajar bahkan di atas gerakan-gerakan perempuan yang baru ada pada saat wacana gender muncul.
d. Membangun Citra Diri Kader
Untuk membangun citra kader KOPRI, dalam buku Potret Gerakan Perempuan PMII disebutkan, yaitu antara lain:
1. Intelektual-Akademik
Pilihan untuk bergumul dalam dunia intelektual-akademik ini seharusnya memang merupakan sesuatu yang intern dalam diri kader. Hal ini mengingat kader KOPRI merupakan insan akademik dalam posisi sebagai mahasiswa aktif yang lekat dengan atribut intelektual.
2. Gerakan Perempuan dan Advokasi Sosial
Kultur gerakan merupakan bagian dari cara penyampaian aspirasi dan bentuk perjuangan kader. Maraknya gerakan perempuan Indonesia sejak terbukanya keran demokrasi telah manjadi bahasan sendiri dalam agenda global di Indonesia selain isu HAM dan demokratisasi. Gerakan perempuan ini menemukan momentumnya seiring dengan membesarnya laju persoalan pelik yang menimpa kaum perempuan
Persoalan perempuan yang kemudian menjadi isu tersebut secara garis besar tergambar dari kasus-kasus yang menimpa Tenaga Kerja Wanita yang kian semerawut, kekerasan dalam rumah tangga, jual beli perempuan dan anak atau trafikking, masalah pelacuran yang tak mengundang solusi
Dari masalah di atas tak ayal aktivis-aktivis perempuan yang getol menempatkan gerakan perempuan sebagai upaya untuk merubahnya. Karena yang menjadi target utama dalam dari gerakan perempuan adalah sentuhan persoalan perempuan kepada penentu kebijakan. Gerakan masa ini dalam sejarahnya dipandang efektif sebagai aplikasi dan fungsi agent of control terhadap kebijakan Negara. Di sinilah kader KOPRI juga turut melibatkan diri.
3. Politisi dan Aktivitas Politik
Menjadi politisi atau menggeluti aktivitas politik bagi kader KOPRI merupakan sesuatu yang prestis. Namun demikian keterlibatan mereka dalam wilayah pertarungan ini masih ditampakkan dengan sikap malu-malu baik ketika mereka masih menjadi mahasiswa atau ketika menyandang gelar alumni.
Berbeda dengan laki-laki, wilayah politik yang mengharuskan pemainnya terlibat dalam “pertarungan” membuat kader perempuan enggan berhadapan dengan resiko. Resiko yang dimaksud adalah spekulasi intrik dan konspirasi didalamnya.
4. Professional
Kader yang menentukan pilihan ini dalam hitungan jari. Pasalnya kader KOPRI yang memilki titik kecenderungan menekuni sebuah profesi secara professional (diangap kurang popuer) dibandingkan dengan garapan lainnya, terutama politik. Hal ini bisa dimaklumi mereka tidak dapat enjoy dan mengaktualisasikan gagasannya mengingat iklim yang tercipta tidak (belum) kondusif.
Penyebab lainnya adalah latar belakang akademis kader KOPRI yang masih berkisar pada Islamic Studies. Komunitas KOPRI tidak mampu mensuplai kebutuhan pasar berupa tenaga kerja yang professional yang mensyaratkan kemampuan teknokratis. Akibatnya posisi dalam birokrasi, sektor swasta tidak diduduki kader-kader KOPRI.
5. Kelompok Sosial Keagamaan
Inilah pilihan citra diri kader Kopri yang menempati posisi mayoritas. Posisi mereka pada kelompok sosial keagamaan, jika mau jujur sesungguhnya bukanlah pilihan prioritas.
Bermodal basic pendidikan Pesantren yang sarat nilai-nilai agama membuat kader KOPRI banyak mengambil pilihan dalam bidang sosial-keagamaan setelah lulus kuliah. Pilihan ini terlihat dari aktivitas mereka ketika masih terlibat dalam organisasi PMII. Di KOPRI mereka banyak menyeburkan diri dalam aktivitas sosial kemasyarakatan seperti bakti sosial, advokasi anak-anak jalanan, pendidikan alternatif kaum miskin kota dan pengajian keliling. Aktivitas inilah yang nantinya membentuk citra diri kader dalam keberpihakan pada aktifitas sosial-keagamaan.
e. Strategi Pemberdayaan Perempuan
1. Penguatan Institusi
Strategi pembubaran KOPRI merupakan sikap aksionisme (berbuat asal berbuat) sebagai dampak eforia kesetaraan gender. Karena kesadaran kesetaraan gender yang masih ada pada tingkat retorika tetapi tidak aplikatif pada kebijakan. Karena pembubaran organisasi pada dasarnya bentuk ketidakmampuan sebuah kelompok untuk tetap bertahan. Dari aspek historis menunjukkan tidak ada sesuatu yang biasa melahirkan organisasi yang disebut KOPRI
Akan tetapi meminjam analisa Weber tentang masyarakat, KOPRI bisa menjadi sebuah masyarakat berdasarkan konvensi dari individu-indvidu yang bukan sebuah harga mati. KOPRI bisa menjadi sebuah wadah tempat bernegoisasi dari pada individu-individu yang berada didalamnya, sehingga kesempatan-kesempatan tersebut didasarkan pada practical needs dan strategic needs dari individu-individu yang ada didalamnya.
2. Mempertegas Posisi
Kebutuhan akan penguatan institusi perempuan merupakan jawaban yang amat penting untuk strategi perjuangan kaum perempuan. Karena sebenarnya pemberdayaan kaum perempuan mau tidak mau masih dilakuakn di dua aras. Aras pertama adalah pemberdayaan secara individual, pemberdayaan secara individual inilah yang mengandalkan seleksi alam. Sehingga hasil yang akan diraih oleh seorang perempuan tergantung seberapa besar bakat dan usahanya sebagai penentu nasib. Aras kedua, adalah pemberdayaan institusi yang kondusif untuk perjuangan perempuan dan institusi yang berspektif jender.
3. Penguatan Ideologi dan Paradigma Gerakan
Penguatan ideologi di sini adalah upaya yang dilakukan untuk menanamkan penggalian/pengkajian/eksplorasi pemikiran yang berkaitan dengan ideolgi yang kita anut yaitu Islam Ahlu Sunnah wa al-Jamaah. Bahwa metodologi berfikir Ahlu Sunnah wa al-Jamaah masih memungkinkan untuk dikembangkan terutama untuk pemikiran KOPRI tentang kesetaraan gender. Tidak hanya itu bahwa secara umum masih dibutuhkan eksplorasi lebih lanjut pengembangan pemikiran yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat secara luas, juga tentang hubungan Negara dan masyarakat.
Bahwa warga KOPRI harus memahami agenda besar KOPRI yang membentuk kader perempuan yang memahami Islam secara insklusif dan pluralis agar nantinya dapat membentuk masyarakat yang demokratis dan berkeadilan gender.
4. Reformasi Produk Hukum, Struktur dan Manajemen Organisasi
Salah satu kelemahan yang menyebabkan KOPRI kurang dapat mempertahankan institusinya secara menyeluruh adalah manajemen organisasi yang lemah. Kurang kontrol atau perhatian dari PB kepada cabang adalah salah satu sebab kader-kader menjadi kurang menaruh kepercayaan kepada KOPRI, namun ini semua tidak lepas dari kemauan dan responsifitas kader, karena pada dasarnya hubungan timbal balik top-down, dan bottom up antara PB dan cabang yang akan sangat menentukan kelangsungan organisasi.
Bahasa sederhana dari uraian tersebut adalah perlunya saling menjaga komunikasi sehingga terjalin komunikasi dua arah. Dengan demikian tidak terjadi miscommunication dan misunderstanding antara struktur yang ada di atas maupun di bawah. Bahwa kesadaran untuk mendapatkan akses informasi dan beraktivitas adalah kunci utama memanaj institusi KOPRI. Konsolidasi yang intensif akan dapat menumbuhkan kepercayaan kader sehingga akan memperkuat institusi secara menyeluruh. Untuk perlu diciptakan design organisasi yang humanis, fungsional dan rigid antara PB dengan cabang.
5. Penguatan Intelektual
Salah satu agenda besar KOPRI adalah menjadikan kader-kadernya berkualitas, dan ini terkait erat dengan intelektualitas. Penguatan intelektual kader adalah yang mutlak dilakukan dalam upaya memperkuat institusi. Penguatan intelektual sebagai upaya untuk mencerahkan kader agar mampu berfikir dan bertindak kritis terhadap ketimpangan-ketimpangan yang ada dalam lingkungan kita mulai dari masyarakat sampai Negara. Semakin banyak kader yang berkulitas akan semakin menampakkan bergainning KOPRI secara eksternal. Upaya yang dapat dilakukan dalam memperkuat intelektual kader adalah dengan memperkuat sistem kaderisasi, karena sistem kaderisasi yang baik diharapkan dapat menghasilkan kader-kader yang berkualitas dan mempunyai bergainning position baik secara internal maupun eksternal.
6. Penguatan Jaringan
Salah satu modal untuk terus meningkatkan bergainning position KOPRI secara institusi maupun individu adalah adanya kepercayaan dari luar terhadap KOPRI untuk melakukan kerjasama bersama apapun bentuk dan orientasinya.
Bahwa hal ini menjadi suatu yang urgen mengingat dengan adanya jaringan secara tidak langsung KOPRI telah melakukan opinion building ke luar. Pembangunan jaringan keluar tentu saja tidak begitu saja terjadi namun minimal ada upaya bagaimana kita diakui, diterima dan dipercaya untuk bisa memberikan ide-ide/pemikiran kita sehingga KOPRI tidak hanya besar di rumah namun kecil di luar.
Bahwa KOPRI dengan kekuatan massanya harus mampu menunjukan kelayakan untuk diperhitungkan di luar, terlebih lagi dalam upaya transformasi wacana dan pemberdayaan masyarakat. Akan menjadi kontra-produktif kemudian, bila ternyata KOPRI dengan modal massanya tidak mampu melakukan aksional apapun. Atau minimal ada sesuatu gerakan yang cukup menunjukan ciri khusus KOPRI dibandingkan dengan organisasi lainnya.
7. Penguatan Masyarakat Khususnya Perempuan
Sebagai organsiasi kemasyarakatan yang konsern pada pemberdayaan perempuan KOPRI berusaha untuk melakukan gerakan moral yang dapat memberikan pencerahan terhadap masyarakat. Khususnya perempuan terutama dalam memahami hak-hak dan kewajiban dalam masyarakat negara. Oleh karenanya wajib bagi kader-kader untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat bahwa pemberdayaan bisa menyentuh kepada lini kehidupan, maka profesionalitas kader yang dibarengi kepekaan/respon sosial yang tinggi akan menjadi modal bagi KOPRI untuk dapat memberdayakan masyarakat.
Keberpihakan KOPRI terhadap masyarakat lemah khususnya perempuan yang kurang mendapatkan keadilan akan hak-hak nya adalah menjadi salah satu agenda yang penting dikedepankan. Dasar dari hal ini adalah akses perempuan dalam ruang publik masih lemah dan perlu dilakukan terutama berkaitan dengan penguatan hak-hak politik. Bahwasannya perempuan mempunyai kepentingan lebih besar untuk akses terhadap segala informasi dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan karena perempuan sering kali dekat dengan persoalan keluarga dan masalah anak-anak sehingga seharusnya lebih mewakili banyak kepentingan masyarakat. Oleh karena KOPRI dituntut untuk memilki kepekaan/respon sosial dengan ikut serta melakukan pemberdayaan perempuan dengan melakukan penguatan hak-hak perempuan khususnya hak politiknya. Capaian akhir dari usaha ini adalah demokratisasi masyarakat.
5. KELEMBAGAAN KOPRI
PMII menyadari bahwa anggotanya perlu diberdayakan semaksimal mungkin. Selama ini kader putri PMII dirasa belum banyak yang diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensinya, padahal jumlah anggota putri PMII terbilang banyak. Untuk itu, konstitusi PMII mensyaratkan keberadaan kader putri dalam setiap tingkatan kepengurusan PMII diberi kuota minimal 1/3 (dari PB sampai Rayon).
a. Landasan Normatif
Dalam Bab VII Anggaran Rumah Tangga (ART) PMII tentang Kuota Kepengurusan, Pasal 20 dinyatakan, ayat (1) Kepengurusan di setiap tingkat harus menempatkan anggota perempuan minimal 1/3 keseluruhan anggota pengurus; dan ayat (2) Setiap kegiatan PMII harus menempatkan anggota perempuan minimal 1/3 dari keseluruhan anggota.
Penjelasan soal pemberdayaan anggota perempuan PMII ada dalam bab VIII Pasal 21 ayat (1) Pemberdayaan Perempuan PMII diwujudkan dengan pembentukan wadah perempuan yaitu KOPRI (Korp PMII Putri), dan ayat (2) Wadah Perempuan tersebut diatas selanjutnya diataur dalam Peraturan Organisasi (PO).
Adapun wadah pemberdayaan anggota putri PMII ditegaskan dengan pembentukan lembaga khusus bernama Korp PMII Putri (KOPRI) sebagaimana dalam Bab IX tentang Wadah Perempuan. Dalam Pasal 22, ayat (1): Wadah perempuan bernama KOPRI; ayat (2) KOPRI adalah wadah perempuan yang didirikan oleh kader-kader Putri PMII melalui Kelompok Kerja sebagai keputusan Kongres PMII XIV; ayat (3) KOPRI didirikan pada 29 September 2003 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta dan merupakan kelanjutan sejarah dari KOPRI yang didirikan pada 26 November 1967; dan ayat (4) KOPRI bersifat semi otonom dalam hubungannya dengan PMII.
Struktur KOPRI sebagaimana struktur PMII, terdiri dari : PB KOPRI, PKC KOPRI dan PC KOPRI.
b. Visi dan Misi KOPRI
Visi KOPRI adalah Terciptanya masyarakat yang berkeadilan berlandaskan kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Sedangkan Misi KOPRI adalah Mengideologisasikan nilai keadilan gender dan mengkonsolidasikan gerakan perempuan di PMII untuk membangun masyarakat berkeadilan gender.
